Info Indonesia

Berikut berbagai berita dari Media seperti Jawa Pos, Harian Sumut Pos, VHR Media, dan Radar Tarakan Online.
Menurut berita di bawah Orang yang sedang shalat, ditembak mati oleh Densus 88. Sementara Kordinator Indonesian Police Watch, Neta S Pane mengaku menerima keluhan sejumlah kapolda. “Sikap Densus yang dianggap arogan, sombong, sok tahu, meremehkan TNI AU, sesama polisi. Ini menimbulkan keresahan sejumlah kapolda, yang mengeluhkan arogansi Densus,” paparnya.

Densus 88 dikabarkan menembak mati seorang ayah di depan anaknya, memisahkan seorang ibu dari bayinya yang berumur 8 bulan. Jika itu benar, Densus 88 itu manusia apa bukan?

Jika Densus 88 melanggar Asas Hukum Praduga Tak Bersalah, Melanggar HAM, dan Melanggar Prosedur (seperti di Lanud Polonia) sehingga diprotes TNI AU, untuk apa dipertahankan.

“Biadab, Saat Orang Shalat Dihabisi”

MEDAN — Tindakan yang dilakukan Densus 88 terhadap Khairul Ghozali bersama 4 orang jemaahnya saat shalat maghrib di Jalan Besar Medan-Tanjung Balai Asahan, dinilai sebagai tindakan yang biadab tidak berperikemanusiaan.

Pernyataan tersebut ditegaskan Adil Akhyar Al Medani, didampingi putri kandung ustadz Ghozali, Rabbaniyah (17) kepada Sumut Pos (grup JPNN) Jumat (24/9) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Jalan Hindu Medan.

‘’Biadab. Saat orang shalat dihabisi, seolah-olah negera ini bukan Negara hukum.Dalam penyerangan biadab itu, dua orang jemaah itu tewas di tempat akibat ditembaki Densus 88, sedangkan seorang lagi dapat melarikan diri. Sementara itu abang saya, ustadz Ghozali itu terus dianiaya diinjak-injak densus, namun abang saya itu tetap terus sholatnya,’’ tegas pemilik Pondok Pesantren Dkwah Daarul Syifaa.

Atas penyerangan yang tidak berprikemanusiaan itu, sambung Akhyar, diharapkan agar presiden segera meninjau dan membubarkan Densus 88 karena telah melanggar dan bertindak diluar hukum.

‘’Saya minta agar presiden SBY agar memperhatikan konfrensi pers ini.Jangan presiden hanya mendengarkan laporan sepihak dari Kapolri BHD.Kami juga meminta pada komisi III DPR-RI, untuk segera mngusut tuntsa kasus ini, dan segera meninjau kembali densus 88, karena sudah tidak berprikemanusiaan,’’ tegas Akhyar. Akhyar sendiri sudah mengetahui keberadaan abang kandungnya tersebut, ustadz Ghozali yang saat ini info yang dia terima berada di Mebes Polri.Sementara itu langkah hukum yang akan ditempuh keluarga besar Ghozali yakni sudah melamporkan kasus ini ke Amnesty Internasional.

‘’Saat ini kami sudah memberikan keterangan pada Amnesty Internasional, laporan tersebut sudah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, nah untuk keponakan saya yang masih berumur beberapa bulan yang ditahan Polres Tanjung Balai, bersama ibunya Kartini Panggabean, kami juga sudah melaporkan ke Komisi Perli Anak Indonesia,’’ beber pria berjubah putih ini.

Akhyar juga menceritakan selamatnya Kartini Panggabean istri dari ustadz Ghozali, karena Cici (Kartini Panggabean red) berada di ruangan lain. ‘’Namun usai penyerangan tersebut tidak berapa lama datang Polres Tanjung Balai, ke kediaman abang saya seolah-olah tidak mengetahui penyerangan tersebut.Saat itulah Kartini Panggabean bersama anaknya yang masih berumur beberapa bulan diboyong ke Polres, dengan alasan polisi untuk diminta keterangannya,” terangnya.

Sementara itu salah seorang putrid ustadz Ghozali, yakni Rabbaniyah, pelajar Kelas 2 SMA Kelas Muhammdiyah 18 Kampung Lalang yang turut mendampingi pamannya Adil Akhyar Al Medani, di LBH Medan Jalan Hindu Medan, berharap orangnya tuanya tersebut segera pulang kerumah untuk berkumpul bersama keluarganya.

‘’Saya berhaharap buya (ayah) pulang secepatnya untuk berkumpul bersama keluarga lagi.Saya yakin buya tidak bersalah untuk itu saya hanya hanya bisa menyerahkan dan berdoa pada Allah SWT,’’ beber gadis manis berkerudung hijau ini. Walaupun, ayahnya dicap teroris oleh Densus 88, namun Rabbaniyah tetap percaya pada orang tuanya dan tetap bersemangat untuk bersekolah.

‘’Saya berharap kasus penganiayaan buya saya dilakukan Densus 88, saat menjalankan ibadah shalat maghrib, dapat menjadi perhatian serius dari bapak Presiden SBY, agar polisi-polisi itu segera ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,’’tegas Rabbaniyah.(rud)
http://www.jpnn.com/read/2010/09/25/72994/

Berita Utama
Jumat, 24 September 2010
Oegroseno Sebut Separatis, Komisi III Selidiki Densus

KAPOLDA SUMUT Irjen Pol Oegroseno berkomentar agak beda. Ia

mengatakan, serentetan peristiwa yang menghebohkan Kota Medan dan sekitarnya, mulai perampokan Bank CIMB Niaga, penangkapan sejumlah teroris, hingga yang teranyar-penyerbuan Mapolsekta Hamparan Perak, bukan dilakukan oleh teroris.

Dia mengatakan, peristiwa itu dilakukan oleh gerakan separatis. Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara pada forum diskusi antara Kapoldasu dengan sejumlah Ormas Islam, MUI Medan dan jajaran Pemko Medan di Ruang Rapat IV, Balai Kota, Kamis (23/9). “Dari penyelidikan yang ada sampai saat ini, kejadian yang terjadi mengarah pada orang-orang separatis. Mengenai ciri-cirinya, inilah yang sebenarnya tidak bisa diketahui, yang penting ketangkaplah. Jadi, jika nanti ada yang ketangkap lagi, bisa ditanya langsung apa motifnya. Dari situ, berarti anda-anda bisa menyimpulkannya,” ujar jenderal bintang dua itu kepada sejumlah wartawan.

Dijelaskannya, sejauh ini pihak Polda Sumut beserta jajarannya masih melakukan pengejaran tehadap orang-orang yang terduga masuk dalam jaringan seperatis tersebut. “Semuanya masih didalami, masih terus dilakukan pengejaran,” katanya. Pada forum diskusi itu, beberapa tokoh agama yang hadir sempat melayangkan kritik kepada pihak Poldasu. Salah satunya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan, Mohammad Hatta. Hatta mengatakan, dalam prosesi penangkapan sebaiknya pihak kepolisian jangan langsung menembak mati orang yang dicari. Tapi jika memang saat ditangkap melakukan perlawanan, tembak mati bisa dilakukan.

“Dari berita yang berkembang, orang-orang yang ditembak polisi tidak melakukan perlawanan. Nah, kenapa polisi langsung menembaknya. Apakah memang telah terbukti orang itu teroris atau sebagainya? Dan apakah pada saat itu memang orang itu melakukan perlawanan,” tandas M Hatta.

Sementara itu, Humas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Medan, Azwir mengatakan, dengan kondisi yang terjadi seperti sekarang ini, membuat masyarakat tidak nyaman dan aman, khususnya umat Islam. Karena seolah umat Islam itu adalah umat yang suka dengan kekerasan. “Ada keinginan orang agar masalah di Indonesia ini terus-terusan berkecamuk, sehingga tercipta ketidakstabilan. Maka dari itu, Densus 88 harus melakukan transparansi informasi, agar berita yang ditangkap oleh masyarakat tidak simpang siur. Karena ketidaktransparanan yang terjadi, membuat orang-orang yang tidak senang dengan Islam akan menjustifikasi Islam adalah agama teroris. Ini harus ada tindak lanjut dari Poldasu dan khususnya Densus 88,” tegas Azwir.

Komisi III Teliti Kekejaman Densus 88

Kekejaman Densus 88 Mabes Polri terhadap pelaku yang disangkakan sebagai pelaku teroris, dari mulai melakukan penyiksaan dan hingga menembak mati di depan mata salah satu anak korban, mendapatkan perhatian serius dari anggota Komisi III DPR-RI.  Kedatangan 5 orang rombongan Komisi III DPR-RI ke Medan, pada Kamis (22/9), yakni Edi Ramli Sitanggang dari Fraksi Demokrat, Andi Rian Padjalangi dari Fraksi Golkar, Ikhsan Sulistyo dari Fraksi PDI-P, dan Buchari dari Fraksi PKS itu dalam rangka untuk mengusut dan perlakuan semena-mena yang dilakukan Densus 88 AT Mabes Polri, terhadap Ustadz Khairul Ghozali di Tanjung Balai, pada Minggu (19/9) lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota DPR-RI Komisi III dari Fraksi Demokrat, Edi Sitanggang, pada wartawan Kamis (23/9) di VIP Bandara Polonia Medan.  “Hingga, saat ini Kamis (23/9) kita tidak tahu keberadaan keluarga keluarga Ghozali dimana. Bahkan polda sendiri tidak mengetahui keberadaan Khairul Ghozali,” tegas Sitanggang.

Menurut Sitanggang lagi masalah keluarga Khairul Ghozali sudah menjadi tanggungjawab mereka (DPR-RI red) atas hilang ustadz yang disangkakan teroris oleh Densus 88 Mabes Polri. “Peristiwa ini merupakan bagian dari tanggungjawab kita. Dan kasus ini menjadi tugas pokok PR berat bagi Komisi III untuk mengungkap dimana keberadaan Khairul Ghozali,” tegas Sitanggang.

Sementara itu Buchari dari Fraksi PKS juga menambahkan kedatangan, Tim Komisi III DPR-RI ke Medan berdasarkan kabar yang tersiar di media massa tentang kebrutalan Densus 88 saat melakukan penggerebekan rumah warga yang disangkakan teroris.

“Kita kumpulkan data-data dulu data-data dan fakta termaksud, barang bukti, saksi baik dari keluarga korban atau tetangganya, baru kita bisa berkomentar. Saya tidak mau membuat suasana semakin ribet,” tegasnya. Namun, sambung Buchari apabila tudingan miring dari masyarakat terhadap Densus 88, ini benar maka kasus ini akan dilanjutkan hingga ke pusat.

Sementara itu Koordinator Advokasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Sumut Julheri Sinaga pada wartawan Kamis (23/9) menyambut baik kedatangan anggota DPR-RI ke Medan untuk mengusut pelanggaran berat yang dilakukan Densus 88. “Kedatangan anggota komisi III DPR-RI ke Sumut khususnya di Medan, adalah angin segar bagi keluarga yang ditindak semena-mena oleh Densus 88. Kami minta bapak-bapak ini untuk segera mengungkap atas tindakan dan perlakuan Densus 88 terhadap Khairul Ghozali dan korban-korban lainya yang telah tewas akibat kekejaman Densus 88,” tegas Sinaga.

Keberadaan Densus 88, sambung Julheri, untuk kalangan masyaraikat cukup baik. Tapi apabila tindakan yang dilakukan densus 88 ini, sudah melanggar hukum dan melanggar HAM, hendaknya keberadaan Densus 88 ini harus di tinjau kembali oleh DPR-RI. Dikatakan Sinaga lagi, aksi balas dendam yang dilakukan disangkakan teroris yang menyerang Polsek Hamparan Perak, yang menewaskan 3 orang personel polisi, bisa jadi disebabkan karena tindakan brutal yang dilakukan Densus 88. (ari/rud/jpnn)
http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Utama/9914

Penggerebekan Densus 88 di Tanjung Balai Keluarga Ghozali Bantah Pernyataan Kapolri
22 September 2010 – 17:42 WIB
Yulhasni / Arwani

Ahmad Sofyan, adik Khairul Ghozali

Ahmad Sofyan, adik Khairul Ghozali
VHRmedia, Medan – Keluarga Khairul Ghozali (45) memprotes penangkapan oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri di Desa Bunga Tanjung, Tanjung Balai, Minggu (19/9). Mereka menilai penangkapan itu salah orang serta Kapolri tergesa mengaitkan Ghozali dengan terorisme internasional dan terlibat perampokan Bank CIMB Niaga Medan.

Aidil Akhyar dan Ahmad Sofyan, adik Khairul Ghozali, didampingi kuasa hukum Mahmud Irsyad Lubis, mengatakan akan melaporkan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri ke Amnesti Internasional. “Kapolri terlalu gampang mengeluarkan statemen yang menyatakan abang saya terlibat perampokan Bank CIMB Niaga untuk pembiayaan teroris,’’ kata Aidil, Rabu (22/9).

Keluarga Khairil Ghozali keberatan terhadap statmen Kapolri yang menyebut rumah mereka di Tanjung Balai sebagai markas teroris. Keluarga juga mempertanyakan status DPO teroris dari Mabes Polri terhadap Khairul Ghozali yang sudah 6 tahun bermukim di Tanjung Balai dan tidak pernah pergi ke mana pun.

“Kami meminta pertanggungjawaban pernyataan Kapolri agar dapat dibuktikan hingga ke persidangan bahwa abang kami terkait jaringan teroris internasional,’’ kata Aidil Akhyar.

Menurut Aidil, Ghozali berprofesi sebagai jurnalis harian Kabar Medan sejak tahun 1982. Sehari-hari pria 8 anak dari dua istri itu menulis buku serta buka praktik pengobatan alternatif bekam. Pada saat malam penangkapan, Ghozali mengaji bersama M Said. Mungkin karena kajian Ghozali mengamalkan Islam secara kaffah, sehingga dipandang sebagai sosok yang keras.

Aidil juga menilai Densus 88 bertindak di luar perikemanusiaan karena membawa juga Kartini Panggabean, istri Ghozali. “Kartini baru 8 bulan melahirkan anaknya. Bagaimana nasib bayi ini? Katanya saat ini Kartini di Polres Tanjung Balai, namun kami belum tahu apakah ini benar atau tidak,” katanya.

Aidil menilai Kapolri dan jajarannya tidak belajar dari peristiwa April 2003. Menurut dia, itu polisi salah tangkap dalam penangkapan pelaku pemboman kantor Wali Kota Medan dan pipa gas di Labuhan Deli. “Dalam kasus itu polisi mengkambinghitamkan beberapa adik angkat saya, yang ditudingkan sebagai teroris. Polisi telah melepaskan adik angkat saya dengan alasan tidak cukup bukti. Padahal, pelaku pemboman tersebut anggota GAM,” katanya. (E4)
Foto: VHRmedia / Yulhasni
http://www.vhrmedia.com/Keluarga-Ghozali-Bantah-Pernyataan-Kapolri-berita5940.html

Abang Kami Bukan Rampok atau Teroris
11:15, 22/09/2010
Abang Kami Bukan Rampok atau Teroris
PERNYATAAN: Adil Akhyar (tengah) didampingi kuasa hukumnya saat menyampaikan pernyataan di Pondok Pesantren Darul Shifaa’ Jalan Sei Mencirim, kemarin.//Andri Ginting/Sumut Pos

Lihat semua berita tentang Penyerangan Polsek Hamparan Perak, Perampokan Bank CIMB Niaga

Keluarga Khairul Ghozali akan Adukan Kapolri ke Amnesti Internasional

Khairul Ghozali alias KG yang ditangkap Densus 88 Minggu (19/9) lalu, hingga kini belum diketahui keberadaannya. Keluarga khawatir, polisi kembali salah tangkap, seperti yang terjadi April 2003 ketika polisi akhirnya melepaskan dua keluarga KG yang awalnya dituding terlibat pemboman kantor Wali Kota Medan.

Rudiansyah/Adlan Nasution-Medan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, dinilai terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan KG atau Khairul Ghozali (45) sebagai tersangka perampokan Bank CIMB Niaga untuk mendanai teroris. Demikian juga dengan menyebut rumah KG di Jalan Besar Tanjung Balai Asahan sebagai sarang teroris dan digerebek tim Densus 88 Mabes Polri, Minggu (19/9) lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Aidil Akhyar, adik Khairul Ghozali, didampingi kuasa hukumnya Irsyad Mahmud Lubis SH, kepada Sumut Pos Selasa (21/9) di Pondok Pesantren Darul Syiffah di Gang Pisang, Jalan Sei Mencirim, Sungai Sengkol Kabupaten Deli Serdang.

“Kapolri terlalu tergopoh-gopoh dalam mengeluarkan statemennya, yang menyatakan abang saya (Khairul Ghozali) terlibat dalam kasus perampokan Bank CIMB Niaga untuk pembiayaan teroris. Kami mengutuk keras pernyataan Kapolri yang mengaitkan keberadaan rumah abang kami di Tanjung Balai sebagai markas teroris Internasional,’’ tegas Aidil.

Keluarga Aidil Akhyar juga mempertanyakan status DPO teroris dari Mabes Polri, terhadap Khairul Ghozali, yang sudah bermukim 6 tahun di Tanjung balai dan tidak pernah pergi kemanapun.

“Kami meminta pertanggungjawabkan pernyataan Kapolri agar dapat dibuktikan hingga kepersidangan bahwasannya abang kami terkait jaringan teroris internasional,’’ tegasnya.

Menurut cerita Aidil, Khairul Ghozali berprofesi sebagai jurnalis harian Kabah Medan sejak tahun 1982. Untuk mengisi waktu hari-harinya, pria beranak 8 dari dua istri itu menulis buku serta membuka praktek pengobatan alternatif bekam.

Terkait buku-buku yang ditulis, suami Kartini Panggabean itu menulis topik motivasi tentang masail dan harokah-harokah Islam.

Pada saat malam penangkapan tersebut, Khairul Ghozali mengaji dengan bersama Muhammda Said. Menurut Aidil Akhyar, mungkin karena kajian Ghozali mengamalkan Islam secara kaffah, sehingga dia dipandang sebagai sosok yang keras.
Selain menciduk KG, Aidil juga menyebut Tim Densus 88 bertindak diluar perikemanusiaan karena turut membawa Kartini Panggabean.

“Kartini baru 8 bulan melahir anak, nah jadi bagaimanan bayi ini? Katanya saat ini Kartiki di Polres Tanjung Balai, namun kami belum tahu apakah ini benar atau tidak,” beber Aidil.

Keluarga juga menganggap polisi mengkambinghitamkan Khairul Ghozali. “Abang saya itu tidak berbadan besar ataupun kokoh, seperti gambar yang ditunjukan Kapolri BHD terhadap masyarakat. Bukan seperti itu sosok abang kami itu. Kalau yang difoto itukan orangnya tinggi besar dan gagah, sedangkan abang kami ini badanya gemuk dan pendek,” tegas Akhyar.

Aidil melihat BHD dan jajarannya tidak belajar dari peristiwa April 2003. Saat itu, polisi diketahuinya telah salah dalam melakukan penangkapan pelaku pemboman di kantor Wali Kota Medan dan pipa gas di Labuhan Deli.
“Dalam kasus itu, polisi mengkambinghitamkan beberapa orang adik angkat saya, yang ditudingkan polisi sebagai teroris. Polisi telah melepaskan adik angkat saya dengan alasan tidak cukup bukti. Padahal pelaaku pemboman tersebut adalah anggota GAM,” tegas Aidil lagi.

Pria berjanggut dan bersorban putih ini juga mengancam akan mengadukan Kapolri ke jalur hukum hingga sampai amnesty Internasional.

“Hingga detik ini, sudah lebih dari 1 X 24 jam, belum ada pemberitahuan dari pihak kepolisian atas apa yang telah menimpa abang kami. Berarti polri telah menggunakan Perpu Teroris dalam menangani penangkapan abang saya,’’ bebernya panjang.

Sementara itu kuasa hukum  keluarga Khairul Ghozali, Irsyad Mahmud Lubis, memaparkan berdasarkan informasi yang mereka terima, Khairul Ghozali masih hidup namun saat ini mereka tidak tahu dimana yang bersangkutan.
“Kalaupun dia masih hidup kami minta pada kepolisian menunjukan dimana dia sekarang berada, kalaupun sudah meninggal tolong jelaskan juga pada kami,” tegas Lubis.

Selain keluarga Khairul Ghozali, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Sumut juga akan melakukan praperadilan terhadap kepolisian terkait penangkapan Kasman Hadiyono (43). Kasman yang juga Bendahara Umum Majelis Mujahidin Sumut, ditangkap Jalan Puloagas, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang. Minggu (19/9).
“Kalau terjadi kesalahan prosedur saat penangkapan, maka kami akan melakukan praperadilan terhadap Kepolisian,” ujar Koordinator Advokasi Majelis Mujahidin Sumut, Julheri Sinaga, SH saat mendatangi Polda Sumut, kemarin (21/9). Julheri didampingi Ketua Umum Majelis Mujahidin Lajnah Perwakilan Wilayah Sumut, Zulkarnain.

Julheri juga menyayangkan koordinasi antara pihak Kepolisian. Sebab, dia mengaku usai Kasman dibawa orang yang diduga dari Densus 88, mereka segera ke Polda Sumut. Namun, pihak keluarga diminta ke Brimbodasu kemudian dianjurkan ke Densus 88. Namun, Densus 88 malah mengaku tidak tahu perkara tersebut. “Ini menjadi tanda tanya apakah koordinasi di antara pihak kepolisian berjalan baik atau tidak,” katanya seraya menambahkan, akan  mempertanyakan kepada Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Iskandar Hasan, apakah memang terjadi penangkapan paksa tersebut atau tidak.

Saat itu, Julheri juga menyatakan mereka juga mempertanyakan nasib Marwan, adik ipar Kasman yang termasuk dalam daftar teroris oleh polisi.”Marwan memang simpati kepada Ustaz Abu Bakar Baasyir. Ketika datang ke Sumut untuk acara Tablig Akbar, dia ikut membantu-bantu. Tapi Marwan tidak memiliki kartu Majelis Mujahidin dan di struktur organisasi juga tidak tercatat sebagai anggota,” kata Zulkarnain.(*)

IPW: Ini Upaya Merusak Citra Oegroseno
Kejanggalan kelima, yang sudah menjadi polemik, yakni tidak adanya koordinasi penyerangan ’teroris’ itu dengan Kapolda Sumut. “Kenapa Densus tak koordinasi dengan Polda? Ini misteri, yang harus segera dijawab,” cetusnya. Neta mengusulkan agar Komnas HAM segera turun tangan untuk melakukan investigasi. “Agar isu-isu negatif bisa segera dihentikan,” harapnya.

Neta mengaku menerima keluhan sejumlah kapolda. “Sikap Densus yang dianggap arogan, sombong, sok tahu, meremehkan TNI AU, sesama polisi. Ini menimbulkan keresahan sejumlah kapolda, yang mengeluhkan arogansi Densus,” paparnya.

Dia mengatakan, arogansi ini harus segera diakhiri. Jika tidak, maka bisa membahayakan. Dengan TNI AU misalnya, akan sangat rawan menimbulkan ketegangan, bahkan konflik terbuka. “Di tingkat bawah bahaya, karena sama-sama membawa senjata. Terlebih TNI AU Medan saya dengar sudah mengajukan surat protes,” pungkasnya. (sam)

http://www.hariansumutpos.com/2010/09/61986/ipw-ini-upaya-merusak-citra-oegroseno.html

Jum’at, 24 September 2010 , 06:08:00
Komisi III Teliti Kekejaman Densus 88

MEDAN — Kekejaman Densus 88 Mabes Polri terhadap pelaku yang disangkakan sebagai pelaku teroris, dari mulai melakukan penyiksaan dan hingga menembak mati di depan mata salah satu anak korban, mendapatkan perhatian serius dari anggota Komisi III DPR-RI.

Kedatangan 5 orang rombongan Komisi III DPR-RI ke Medan, pada Kamis (22/9), yakni Edi Ramli Sitanggang dari Fraksi Demokrat, Andi Rian Padjalangi dari Fraksi Golkar, Ikhsan Sulistyo dari Fraksi PDI-P, dan Buchari dari Fraksi PKS itu dalam rangka untuk mengusut dan perlakuan semena-mena yang dilakukan Densus 88 AT Mabes Polri, terhadap Ustadz Khairul Ghozali di Tanjung Balai, pada Minggu (19/9) lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota DPR-RI Komisi III dari Fraksi Demokrat, Edi Sitanggang, pada wartawan Kamis (23/9) di VIP Bandara Polonia Medan. “Hingga, saat ini Kamis (23/9) kita tidak tahu keberadaan keluarga keluarga Ghozali dimana.Bahkan Poldasu sendiri tidak mengetahui keberadaan Khairul Ghozali,”tegas Sitanggang.

Menurut Sitanggang lagi masalah keluarga Khairul Ghozali sudah menjadi tanggungjawab mereka (DPR-RI red) atas hilang ustadz “yang disangkakan teroris oleh Densus 88 Mabes Polri. “Peristiwa ini merupakan bagian dari tanggungjawab kita.Dan kasus ini menjadi tugas pokok PR berat bagi Komisi III untuk mengungkap dimana keberadaan Khairul Ghozali,” tegas Sitanggang.

Sitanggang juga meminta pada Densus 88 untuk segera melakukan keterbukaan atas keberadaan Khairul Ghozali, mengingat Ghozali terlihat ketika rumahnya di gerebek oleh tim Densus 88 di Tanjung Balai Asahan. “Kita tidak tahu, apakah keluarga yang hilang ini diamankan Densus 88, atau bersembunyi karena ketakutan atau bisa juga menghilang,” tegasnya.

Sementara itu Buchari dari Fraksi PKS juga menambahkan kedatangan, Tim Komisi III DPR-RI ke Medan berdasarkan kabar yang tersiar di Media massa tentang kebrutalan Densus 88 saat melakukan penggerebekan rumah warga yang disangkakan teroris. “Kita kumpulkan data-data dulu data-data dan fakta termaksud, barang bukti, saksi baik dari keluarga korban atau tetangganya, baru kita bisa berkomentar. Saya tidak mau membuat suasana semakin ribet,” tegasnya

Namun, sambung Buchari apabila tudingan miring dari masyarakat terhadap Densus 88 ini benar maka kasus ini akan dilanjutkan hingga ke pusat. Sementara itu Koordinator Advokasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Sumut Julheri Sinaga pada wartawan Kamis (23/9) menyambut baik kedatangan anggota DPR-RI ke Medan untuk mengusut pelanggaran berat yang dilakukan Densus 88.

“Kedatangan anggota komisi III DPR-RI ke Sumut khususnya di Medan, adalah angin segar bagi keluarga yang ditindak semena-mena oleh Densus 88.Kami minta bapak-bapak ini untuk segera mengungkap atas tindakan dan perlakuan Densus 88 terhadap Khairul Ghozali dan korban-korban lainya yang telah tewas akibat kekejaman Densus 88,” tegas Sinaga.

Keberadaan Densus 88, sambung Julheri, untuk kalangan masyaraikat cukup baik.Tapi apabila tindakan yang dilakukan densus 88 ini, sudah melanggar hukum dan melanggar HAM, hendaknya keberadaan Densus 88 ini harus di tinjau kembali oleh DPR-RI. “Ini tugas DPR-RI untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM ini, kalau ditemukan kesalahan prosedur hendaknya DPR-RI harus mengambil tindakan baik meninjau kembali Densus 88 ataupun dibubarkan sekalian keberadaan Densus ini,” tegas Sinaga.

Dikatakan Sinaga lagi, aksi balas dendam yang dilakukan disangkankan teroris yang menyerang Polsek Hamparan Perak, yang menewaskan 3 orang personel polisi, hal ini disebabkan karena tindakan brutal yang dilakukan densus 88.

Sementara itu Poldasu hingga kini masih melakukan penyelidikan, atas penyerangan Polsek Hamparan Perak, pada Minggu kemarin.Mabes Polri tetap bersikukuh bahwa penyerangan ke Mapolsek Hamparan Perak dilakukan oleh teroris. Sementara itu juga Mabes Polri mengklaim sudah mengetahui identitas diri para pelaku penyerangan.Namun hasil penyelidikan tersebuit belum dapat di publikasikan ke publik. Mabes Polri juga menuding bahwa pelaku penyerangan Polsek Hamparan ini terkaiat dengan jaringan kelompok teroris Al Qaeda.(rud)
http://www.jpnn.com/read/2010/09/24/72889/Komisi-III-Teliti-Kekejaman-Densus-88

Filed under: Polisi |