Iklan

DPR Tukang Palak Anggaran?

Kalau DPR jadi tukang palak dan menyandera anggaran, ada baiknya dibubarkan saja. Toh malah tambah tidak beres. Lebih baik serahkan saja semua ke Pemerintah. Nanti kalau pemerintahnya tidak benar, pemilu depan juga tidak terpilih lagi. Dan bisa diprotes dgn demo “Parlemen Jalanan”. Sebab DPR toh juga diam2 saja dan tidak mewakili rakyat. Contohnya pada masalah kenaikan tarif Listrik dan BBM…
Sayang kalau anggaran puluhan trilyun rupiah diberikan kepada 1000 anggota DPR yang tidak peduli pada rakyat…

Aneh kalau DPR menyerang Dahlan Iskan selaku Meneg BUMN yang mengirim surat edaran ke anak buahnya agar tidak memberikan uang kepada anggota DPR yang meminta. Apa yang dilakukan Dahlan wajar mengingat ada anak buahnya yang melapor diperas oleh anggota DPR.

Anehnya lagi, DPR dengan semena-mena memotong satu pos anggaran di MK hingga Nol (0) rupiah! Padahal MK itu kan lembaga resmi negara. Jadi DPR telah menyalahgunakan wewenangnya.

‘Diserang’ Soal Edaran Anti Kongkalingkong, Ini Reaksi Dahlan Iskan

Jakarta – Menteri BUMN Dahlan Iskan ‘diserang’ politisi Senayan soal surat edaran kongkalikong APBN yang diterbitkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dahlan dituding sebagai orang di balik surat itu. Apa tanggapan Dahlan?

“Nggak apa-apa,” kata Dahlan saat ditemui di kantor Presiden sebelum mengikuti rapat paripurna, Kamis (25/10/2012).

Dahlan menegaskan, dia bukan orang di balik penerbitan surat edaran bernomor 542 itu. Pesan singkat yang dia sampaikan ke Dipo soal oknum DPR yang meminta jatah di BUMN hanya sebatas laporan anak buah ke atasan.

“Itu laporan ke atas, itu kaitannya bahwa pak Dipo kan bikin surat edaran, kementerian termasuk BUMN tidak boleh kongkalikong, termasuk dengan DPR. Nah, saya kan punya BUMN banyak, saya ganti bikin edaran jangan seperti itu,” jelasnya.

Saat didesak apakah praktik ‘minta jatah’ di BUMN itu sudah terjadi, Dahlan tak mau bicara banyak. Bekas Dirut PLN itu hanya memuji bawahannya yang sudah berhasil menghindari praktik tersebut.

“Saya bangga dengan direktur utama BUMN yang bisa menghindari semua itu, saya bangga banget sama mereka,” tegasnya.

Jadi, surat itu bukan Anda yang mengusulkan? “Masa aku yang mengusulkan,” kata Dahlan saat ditanya soal perannya di balik surat edaran Seskab.

Sejak 28 September 2012, pemerintah melalui sekretariat kabinet (setkab) sudah menerbitkan surat edaran nomor 542 tentang upaya mencegah praktik kongkalingkong dana APBN. Semua jajaran, termasuk Kementerian BUMN harus berani menolak permintaan siapa pun yang meminta jatah.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, surat edaran itu sesuai dengan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pencegahan praktik kongkalikong dengan oknum legislatif DPR/ DPRD, dan/atau rekanan.

Di antara para pejabat yang diberi surat edaran, ada nama Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sejak lama, banyak pihak mengendus ada beberapa oknum DPR atau parpol yang menjadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perah.

(mad/trq)

http://news.detik.com/read/2012/10/25/150045/2073030/10/diserang-soal-edaran-anti-kongkalingkong-ini-reaksi-dahlan-iskan?9911012

Politisi PKS ‘Serang’ Dahlan Soal Surat Edaran Anti Kongkalikong

Jakarta – Ketua DPP PKS Fahri Hamzah mempertanyakan tujuan laporan Dahlan Iskan ke Seskab yang berujung pada keluarnya surat edaran stop kongkalikong. Dia menilai cara kerja Dahlan Iskan yang demikian adalah bentuk pencitraan.

Dahlan Iskan, menurut Fahri, seharusnya tidak perlu melapor kepada Seskab dengan mengirim SMS soal adanya anggota dewan yang meminta upeti kepada Kementerian BUMN. Cara kerja demikian menurutnya bukan cara kerja lembaga negara sekelas menteri.

“Dia nggak perlu main SMS begitu, dia bikin regulasi saja. Jadi jangan bekerja kaya, mohon maaf, kaya LSM. Ini kan kerja lembaga negara, nggak bisa lah kita bekerja dengan cara ngeluh dengan kampanye, blackmail, nggak bisa,” kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

“Lembaga negara bekerja dengan regulasi, bikin keputusan, bikin regulasi dan dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan laporkan ke polisi, kan gitu cara kerja lembaga negara. Kalau cara kerja teman saya ini (Dahlan) menurut saya termakan kampanye pencitraan yang sebetulnya bukan cara kerja lembaga negara. Ya karena dia harus bekerjanya dengan regulasi,” lanjut Fahri.

Fahri juga mengatakan hubungan buruk antara DPR dan BUMN-BUMN yang ada di Indonesia selama ini adalah karena kesalahan pemerintah. Namun pemerintah seolah melemparkan kesalahan itu ke DPR.

“Kalau menurut saya ini salahnya pemerintah (Kementerian BUMN), karena pemerintah tidak pernah mau mengatur secara baik implementasi dari UU BUMN nomor 19 tahun 2013, sehingga kemudian persepsi tentang hubungan antara BUMN dan dewan tidak diperbaiki sampai sekarang. Tapi kan lagi-lagi pemerintah tidak mau memperbaiki itu. Lalu kemudian di luar sana ikut mem-blackmail citra dari anggota dewan,” kata Fahri.

Sebelumnya, Seskab Dipo Alam sudah menerbitkan surat edaran nomor 542 tentang upaya mencegah praktik kongkalingkong dana APBN. Semua jajaran, termasuk Kementerian BUMN harus berani menolak permintaan siapa pun yang meminta jatah. Sejak lama, banyak pihak mengendus ada beberapa oknum DPR atau parpol yang menjadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perah.

Karena itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN untuk pencairan anggaran penanaman modal negara (PMN).

“Menteri BUMN melapor via sms ke Seskab mengindahkan SE 542, dan memerintahkan seluruh direksi BUMN untuk menolak bila ada oknum DPR minta-minta jatah dalam persetujuan mereka dalam pencairan PMN,” kata Dipo kemarin.

(trq/van)

http://news.detik.com/read/2012/10/25/145331/2072988/10/politisi-pks-serang-dahlan-soal-surat-edaran-anti-kongkalikong

Ketika Anggaran MK Dipotong Sampai Rp 0 oleh DPR

Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta Sekjen MK untuk tidak mengemis anggaran ke DPR apalagi sampai kongkalikong. Bahkan saat satu pos anggaran untuk MK dipotong habis oleh DPR.

“Tahun 2013 ini seluruh anggaran bidang IV MK dipotong sampai 0 rupiah. Saya meminta Sekjen tak bereaksi dan terima saja. Pokoknya jangan meminta sesuatu yang bisa menyebabkan kita tersandera,” ungkap Mahfud kepada detikcom, Kamis (25/10/2012).

Mahfud termasuk yang mendukung penuh surat edaran pemerintah yang melarang kongkalikong direksi BUMN dengan DPR. Mahfud tak sepakat pemerintah atau lembaga negara harus menempuh jalur khusus untuk mendapatkan anggaran yang diperlukan.

“Anggaran MK tahun 2012 untuk temu wicara sosialisasi Hukum Acara MK dipotong. Saya larang Sekjen MK melakukan protes, saya perintahkan agar tidak mengemis-ngemis anggaran ke DPR,” katanya.

Mahfud enggan menanggapi sikap keras DPR menyangkut surat edaran tersebut. Bagi dia, yang terpenting adalah memastikan MK tidak tersandera oleh tingkah polah politikus Senayan.

“Saya jadikan MK terlepas dari ketersanderaan dan tak mau melobi DPR. Kita ini mengurus negara milik rakyat bukan milik oknum politikus,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan Mahfud menegaskan bahwa surat edaran pemerintah menyangkut larangan kongkalikong dengan DPR harus didukung penuh. Mahfud mengimbau semua direksi BUMN, pemerintah pusat, dan daerah untuk tidak mau mengamini permintaan jatah oknum DPR.

(van/nrl)

http://news.detik.com/read/2012/10/25/140343/2072904/10/ketika-anggaran-mk-dipotong-sampai-rp-0-oleh-dpr?9911012

Ngaku Pernah ‘Dipalak’, Bos RNI Siap Dipanggil DPR

Jakarta – Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Ismed Hasan Putro mengaku siap untuk dipanggil DPR.

Ini terkait pengakuan Ismed kemarin yang mengungkapkan bahwa dirinya pernah dimintai sumbangan oleh DPR. Hal ini berbuntut panjang dengan pemanggilan dirinya oleh Anggota DPR Komisi VI DPR-RI, Benny K Harman.

“Saya nggak mau berpolemik, tapi kalau saya dipanggil saya akan menghadap. Saya akan menjelaskan dan saya akan memenuhi apa yang diminta oleh DPR,” ungkap Ismed kepada detikFinance di Gedung BRI, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (25/10/12).

Ismed mengatakan, dirinya bersama-sama akan berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Saya akan konsisten bersama-sama pemerintah dalam hal Ini Pak SBY dan Pak Dipo Alam untuk menciptakan pemerintahan yang bersih,” tegasnya.

Dia menambahkan, jika pemerintahan bersih, maka predikat BUMN Indonesia bisa disamakan dengan BUMN sekelas Temasek dan Khazanah.

“Membangun korporasi yang bisa bersaing dengan Temasek dan Khazanah, masa kita kalah. Kita berharap kontribusi DPR agar BUMN dapat meningkatkan speed kinerjanya dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh DPR terkait dengan pemerintahan yang bersih,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Benny K Harman geram soal tudingan bahwa anggota DPR memeras BUMN. Salah satunya yang diungkapkan Dirut RNI, Ismed Hasan Putro.

“Selain Dahlan Iskan, saya juga akan panggil itu namanya Ismed, Dirutnya RNI kan, tanyakan pertanggungjawaban ucapannya,” kata Benny kepada wartawan di ruang Komisi VI, Rabu Malam (24/10/2012).

Bahkan Benny mengungkapkan justru Ismed-lah yang tukang peras. “Saya tahu siapa itu Ismed, dia yang justru tukang peras, saya tahu itu,” tandas Benny.

http://finance.detik.com/read/2012/10/25/132636/2072825/4/ngaku-pernah-dipalak-bos-rni-siap-dipanggil-dpr

Fraksi Hanura: Proses Hukum Oknum DPR yang Kongkalikong Anggaran!

Pada 28 September, pemerintah menerbitkan surat edaran nomor 542 tentang upaya mencegah praktik kongkalingkong dana APBN. Semua jajaran, termasuk Kementerian BUMN, harus berani menolak permintaan siapa pun yang meminta jatah.

Berikut sebagian penggalan surat edaran itu seperti dilansir dalam situs Seskab.go.id:

“Demi suksesnya pembangunan untuk rakyat dalam sisa masa bakti KIB II, maka kami mengingatkan diri kami sendiri dan mengajak seluruh Menteri dan anggota KIB II beserta jajarannya, pimpinan dan jajaran Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, serta pimpinan dan jajaran Pemerintah Daerah untuk mencegah praktik kongkalikong dengan oknum anggota DPR/DPRD dan/atau rekanan, dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014,” tulis Seskab Dipo Alam dalam Surat Edaran itu.

“Bila ada konsekwensi akibat penolakan itu kemudian anggaran Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Pemerintah Daerah ‘akan dipotong’ atau ‘dibintangi’, maka seyogianya merujuk kepada ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 yakni apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya,” lanjut Dipo.

http://news.detik.com/read/2012/10/25/160339/2073129/10/fraksi-hanura-proses-hukum-oknum-dpr-yang-kongkalikong-anggaran

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: