Iklan

Dukung Petisi Pilkada Tidak Langsung

Yang setuju Dukung Petisi Pilkada Tidak Langsung silahkan klik link di bawah dan sebarkan!

https://www.change.org/p/mpr-dan-dpr-pilkada-dilakukan-tidak-langsung

Penjelasan:

Saya lihat di sini, jumlah seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang harus ada Kepala Daerahnya total ada 545. Dalam 5 tahun harus diselenggarakan 545 Pilkada. Berapa biayanya?
————
JUMLAH KESELURUHAN PROVINSI KABUPATEN/KOTA 34 PROVINSI 511 KAB/KOTA
http://otda.kemendagri.go.id/images/file/data2014/file_konten/daftar%20kdh%20dan%20wkdh%20keseluruhan%2030-6-2014.pdf

Dana Kampanye PUTARAN PERTAMA Jokowi tahun 2012 kemarin Rp 16 milyar. Foke Rp 62 Milyar. Untuk 2 calon total Rp 78 milyar:

Dana Kampanye Rp 16 Miliar, Ini Reaksi Jokowi
Pemasukkan dana kampanye kubu Foke-Nara mencapai Rp 62,63 miliar sedangkan penggunaannya Rp 62,57 miliar. Jokowi menyatakan untuk putaran kedua, alokasi dana kampanye kurang lebih akan digunakan untuk hal yang sama.
http://www.tempo.co/read/news/2012/08/03/228421246/Dana-Kampanye-Rp-16-Miliar-Ini-Reaksi-Jokowi

Kemarin saat Putaran Pertama Pilgub DKI 2012 ada 6 calon. Jadi total sekitar Rp 234 milyar untuk putaran I. Sedang untuk putaran 2 dianggap sama ada tambahan rp 78 milyar lagi sehingga total Rp 312 milyar. Ini baru biaya kampanye para calon. Belum buat bayar KPUD, Bawaslu, dsb yang jika 10% saja sudah Rp 31 milyar. Total bisa Rp 342 milyar.

Anggaplah biaya Pilkada di tempat lain hanya Rp 100 milyar. Dikali 545 jadi Rp 54,5 trilyun. Ini baru yang dilaporkan. Belum yang gelap. Bisa Rp 540 trilyun lebih.

Ah tidak masalah biaya banyak yang penting demokratis. Masalahnya uang itu tidak gratis. There is no free lunch. Para donatur pasti minta imbalan. Akhirnya bukannya kerja untuk pemilihnya, mereka berusaha membayar donaturnya mengingat Gaji Bupai itu katanya di bawah Rp 10 juta alias dalam 5 tahun cuma Rp 600 juta. Walhasil 80% Kepala Daerah yang terpilih lewat Pilkada Langsung ditangkap KPK karena korupsi.

Menurut sila ke 4 dari Pancasila:
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Perwakilan artinya begitu kita sudah memilih wakil kita, tugas kita selesai.

Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Begitu lagu Pemilu dulu. Pemilihan Langsung jika kita kenal / biasa ngobrol dgn calon yang akan kita pilih tidak masalah. Tapi jika tidak, seperti beli kucing dalam karung. Tertipu.

Di AS saja Pilpres tidak dilakukan secara langsung. Tapi lewat Electoral Vote. Pilkada langsung di daerah selain mahal juga rawan konflik. Soanya sepupu saya di Luwuk serba salah. Karena kotanya kecil, berasa sekali. Membela si A, tidak enak dgn si B. Begitu pula sebaliknya padahal sama2 kenal.
Di AS, yang memilih presiden bukan rakyat langsung. Tapi orang2 pilihan di setiap daerah yang memang dipilih oleh rakyat. Jumlahnya ada 538 di semua negara bagian AS. Nah 538 pemilih inilah yang memilih presiden untuk rakyat.
http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/historical.html

Bayangkan. AS yang sudah lebih dari 200 tahun merdeka sejak tahun 1776 dan mayoritas rakyatnya terdidik dan melek informasi saja Pilpres dilakukan secara tidak langsung. Tapi lewat 538 Electoral Voters. Bagaimana dengan Indonesia yang baru merdeka 69 tahun dan mayoritas rakyatnya masih tidak terdidik dan miskin informasi tapi malah dapat banyak misinformasi? Kebablasan tidak?

Persis saat Presiden dipilih oleh MPR dulu. MPR itu kan sebagian berasal dari DPR yang juga dipilih rakyat. Wakil Rakyat (DPR/D) itulah yang seharusnya mewakili kita dalam memilih para pemimpin kita. Ini sesuai dengan sila ke 4 dari Pancasila

https://infoindonesiakita.com/2014/09/10/di-as-pemilihan-presiden-saja-tidak-langsung/

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Tahukah sahabat bahwa pada 2015 hingga 2018 akan ada 500 lebih pilkada di seluruh Indonesia?

Jumlah tersebut sama dengan 10 pilkada per bulan. Padatnya jadwal tersebut menyebabkan sebagian besar sumber daya partai politik akan habis dikerahkan untuk memenangkan pilkada sehingga partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemantapan ideologi dan melakukan kaderisasi.

Jika pemilihan dikembalikan ke DPRD, maka kualitas partai politik di Indonesia akan meningkat tajam. Karena partai politik akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemantapan ideologi dan melakukan kaderisasi. Pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kebijakan yang dihasilkan oleh partai politik.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: