Info Indonesia

Toko tutup karena biaya operasional yang tinggi

Mengharap Berlian yang Didapat Gundu
Demikian tulis Rizal Ramli menggambarkan sikap pemerintah sekarang.
Aset Tax Amnesty yang didata kurang dari Rp 10 Trilyun. Dari situ pajak yg didapat Rp 0.2 Trilyun guna membiayai proyek Infrastruktur senilai Rp 4.900 Trilyun. Kebayang tidak?

Itu baru biaya investasi. Belum biaya maintenance dan Operasional yg per 3 tahun bisa rp 3.000 Trilyun. Sebab jalan jika tidak diaspal ulang dalam 3 tahun, pasti bolong2. Begitu pula pelabuhan dsb.

Alih2 efisiensi, besarnya biaya investasi, operasional, dan infrastruktur yg mencapai 20% dari PDB makin membuat ekonomi Indonesia jadi tidak efisien.

Harusnya pemerintah fokus membuka lapangan kerja dan meningkatkan produksi dgn program transmigrasi, modal bagi nelayan dan peternak, dsb.

Uangnya ada, kata Jokowi. Kenyataannya menurut Sri Mulyani, APBN tekor rp 200 Trilyun lebih. Jadi salah hitung dan terlalu optimis shg jadi seperti berkhayal.

Saat pemerintah memiskinkan rakyat, saat itu pemerintah memiskinkan dirinya sendiri. Pajak dari rakyat seperti PPN, PPH, PBB dsb berkurang. Di bawah target.

Cara memiskinkan rakyat:
Beli produk asing. Jangan beli produk Indonesia. Contoh beli bis dari Cina atau Swedia
Impor buruh buta huruf dari Cina. Jangan pakai buruh Indonesia.
Larang rakyat berjualan di kaki lima. Jangan diatur atau ditertibkan. Larang saja sama sekali.

Gusur rakyat shg kehilangan rumah dan pekerjaan. Pajak PBB, PPH, dan PPN pun hilang.

Pajak rp 1600 trilyun dari rakyat berkurang. Sementara para cukong meski bisa bayar ratusan milyar buat pejabat dan jenderal, jika ditotal paling pajaknya tak sampai rp 100 trilyun. Itu pun banyak yg ngemplang pula. Buat bayar segelintir pejabat atau jenderal uang Rp 100 trilyun cukup. Tapi buat gaji 10 juta PNS, Guru, Polisi, dan Tentara yang tiap bulan saja Rp 50 trilyun atau setahun Rp 600 trilyun, ya tidak cukup.

Jadi apakah pemerintah terus berupaya memiskinkan rakyat? Atau mensejahterakan rakyat?

Filed under: Ekonomi |