Sistem BLTnya dirubah jadi uang elektronik seperti pulsa telepon yang ditransfer ke nomor HP. Untuk itu SIM card harus didaftarkan melalui HP. Nanti setelah uangnya ditransfer ke HP, bisa diuangkan di KANTOR POS terdekat.
Artinya tetap nganti di Kantor Pos, harus punya HP dan tidak boleh Gatek, serta di daerah Blank Spot di mana tidak ada sinyal HP seperti di daerah2 di Papua bisa gagal dapat uang…
Orang miskin yang belum punya HP tentu harus beli HP dulu Rp 1 juta berikut SIM cardnya dan membayar pulsa rp 25.000/bulan atau rp 300.000/tahun agar nomor mereka tidak hangus. Padahal paling banter 1 tahun BLT tsb sudah berhenti…
Dan lihat saja apakah uangnya bisa diterima 108 juta rakyat miskin menurut versi Bank Dunia, atau hanya beberapa juta orang saja yang menerimanya. Dan sudah jamak jika 1 orang bisa punya 2 atau 3 nomor HP / SIM Card. Jika sistemnya jelek, 1 orang bisa terima BLT 2-3 x sementara yang lain malah tidak kebagian.
Komentar Pendukung Jokowi Ahok soal Pajak PBB: kalau mau tingal di jakarta minimal salary na 5 jutaan buat ente ente hidup. jika gk bisa 5 juta. SILAHKAN KELUAR DARI JAKARTA
Jawab:
Kalau yang gajinya kurang dari 5 juta harus keluar Jakarta, padahal baru jadi Gubernur Jakarta, bagaimana kalau jadi Presiden Indonesia?
Jika jadi presiden Indonesia dan pajak naik Seindonesia, apa pendukungnya akan bilang:
YANG GAJINYA KURANG DARI RP 5 JUTA KELUAR DARI INDONESIA?
Terus yang tinggal di Jakarta dan Indonesia siapa gitu?
Apa Indonesia akan jadi Singapura?
Inilah cara perusahaan merampok tanah rakyat. Sebuah perusahaan (misalnya perkebunan/agrobisnis) bisa merampok ratusan ribu hektar tanah rakyat dengan mudah. Caranya dengan bantuan Pemda Setempat perusahaan tersebut bisa mendapatkan surat-surat Sertifikat Kepemilikan Tanah meski tidak membeli dari rakyat pemilik tanah tersebut. Sementara rakyat umumnya tidak punya surat tanah karena sertifikat itu mahal apalagi jika luas tanahnya berhektar-hektar.
Nanti aparat hukum yang tidak punya nurani akan membantu untuk menggusur rakyat tersebut. Pembantaian dilakukan jika perlu terhadap rakyat yang menolak digusur sebagaimana yang terjadi pada para petani di Mesuji Lampung.
Sebetulnya di Indonesia itu sudah banyak pekerjaan yg mungkin tak layak yg tak ada di negara lain.
Contohnya tukang ganjel ban di tanjakan Nagrek Garut, tukang lap kaca mobil waktu hujan, ojek payung di waktu hujan, tukang parkir, tukang servis payung, Mr Cepek, tukang ojek, joki 3 in 1, Pengamen Bis Kota, dsb.
Indonesia harus punya pemimpin yg punya visi ke depan seperti Mahathir Mohammad atau BJ Habibie. Cuma mayoritas rakyat Indonesia itu sukanya pemimpin yang gagah, ganteng, dsb. Tidak peduli dgn otak, visi, dan misi pemimpinnya…:)
Di bawah mungkin cermin dari kemiskinan. Sepasang suami istri muda yang mendapat bayi, terpaksa menjual bayinya karena tak punya uang untuk merawatnya.
Kemudian ada 2 keluarga yang berkelahi berebut lahan perkebunan sehingga satu orang tewas. Siapa bilang petani Indonesia malas? Mereka justru kekurangan atau tak punya tanah untuk bertani. Tanah 4.000 m2 bagi orang biasa mungkin luas. Namun bagi petani, idealnya satu keluarga punya 20.000 m2 kebun/sawah. Ini berbeda dengan pengusaha besar (dalam dan luar negeri) yang bisa menguasai ratusan ribu hektar tanah negara dengan mudah.
Tak lama setelah Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan SBY gembar-gembor soal laju perekonomian Indonesia yang 6% dan jumlah kemiskinan yang berkurang jadi tinggal 31 juta, 6 bersaudara tewas akibat keracunan makan Tiwul.
Mereka makan Tiwul karena sudah tak mampu lagi beli nasi mengingat penghasilannya yang cuma Rp 150-200 ribu per minggu itu cuma bertahan 3-4 hari saja.
Dengan Garis Kemiskinan BPS yang cuma US$ 0,75/orang/hari (sementara Filipina US$ 1,5 dan Bank Dunia US$ 2), Pemerintah memang sedang menipu dirinya sendiri, rakyat, dan dunia. Jumlah orang miskin jadi cuma 31 juta. Padahal jika ditetapkan US$ 2/orang/hari, bisa jadi 120 juta lebih yang miskin…
Meski menurut Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan SBY jumlah kemiskinan di Indonesia berkurang, namun saya ragu.
Dengan membandingkan kenaikan gaji buruh, besar inflasi, dan garis kemiskinan BPS dibanding dengan garis kemiskinan Bank Dunia dan juga negara-negara tetangga, ternyata jumlah kemiskinan di Indonesia sebenarnya bertambah. Namun karena BPS memperkecil garis kemiskinan hingga cuma US$ 0,75/hari/orang, maka kesannya jumlah rakyat Indonesia yang miskin cuma sedikit.
Berbagai kenaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah seperti kenaikan harga Elpiji, tarif Tol, Listrik, dan sebagainya akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang lainnya seperti beras atau Sembako lainnya. Meski pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri, guru, polisi dan tentara, namun jumlah mereka cuma sekitar 5 juta atau kurang dari 2,5% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 240 juta jiwa.
Paling banter hanya 20% rakyat yang menikmati kenaikan harga tersebut. Sisanya 80% rakyat Indonesia atau sekitar 200 juta orang justru makin menderita atau makin miskin karena penghasilan mereka tidak naik sebesar kenaikan harga barang-barang kebutuhan rakyat. Bahkan sebagian bisa terkena PHK karena perusahaan tidak lagi kuat menanggung biaya operasional yang semakin tinggi sementara daya beli rakyat justru menurun. Mayoritas rakyat Indonesia miskin hingga 11,5 juta di antaranya menderita busung lapar/kurang gizi.
Jual rumah di Kampung Melayu
Jual Beli Sepeda Motor EVA 085920594986
Info Indonesia 