Info Indonesia

Asing bisa bohong soal produksi minyak.
Contoh Menkeu Agus Martowardoyo dapat laporan ekspor tambang Indonesia cuma 5 juta ton.
Dia baru tahu itu bohong saat memeriksa laporan impor negara lain. Negara tsb impor tambang tsb dari Indonesia sebesar 20 juta ton. 4 x lipat selisihnya!

Menkeu Agus Martowardojo juga menyatakan bahwa ada ilegal ekspor tambang. Penambang asing cuma mengaku mengekspor 5 juta ton hasil tambang. Sementara data impor tambang tersebut di luar negeri dari Indonesia mencapai 20 juta ton:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/04/22/10264265/Ini.Alasan.Pemerintah.Beli.Saham.Newmont

Tulisan seorang mantan pejabat Pertamina yang sudah pensiun:

@ pak Agus dkk..
Pertimbangan sy memilih “balik” mengabdi di Pertamina, ketika ada opsi tetap bergabung dg BPMIGAS atau kembali ke Pertamina…th 2003, Disamping krn sy sbg Ketum SP Pertamina sbg Pemohon Judicial Review UU 22/2001 ttg Migas, juga krn sy mencium “bau busuk” di BPMIGAS.

Ketika itu sy membuat gagasan Format Database dari XL n akhirnya dikirim o/BPMIGAS secara resmi ke seluruh kontraktor migas n setiap akhir bulan kami ingatkan agar format tsb yg berisi mulai dari produksi migas/ hari sampai gaji pekerja per bulan n per tahun.

Ternyata “mereka” sesama operator/kontraktor migas tsb “kompak” dlm enam bulan tdk satupun yg mengumpulkan database tsb yg sy beri judul “20 years activities PSC in Indonesia”.

Maksud sy (kami) dg database tsb u/memudahkan mengetahui kontraktor mana yg paling efisian n patut menjadi benchmark bagi lainnya.

Ketika itu sy berkesimpulan bhw mereka memiliki “pembukuan ganda” dg satu pembukuan melaporkan ke Indonesia kalau mereka merugi (agar tdk membagi hasil), padahal sesungguhnya mereka untung. Tidak ubahnya, mereka itu manusia2 biadab yg “menari” di atas penderitaan orang lain, rakyat Indonesia….
===

Komentar saya:
Itulah sebabnya nasionalisasi perusahaan minyak asing harga mati.
Saudi, Qatar dsb kelola sendiri minyak mereka via BUMN

Dirjen Pajak Tak Percaya Lifting Minyak Indonesia

Jakarta – Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Sektor Minyak dan Gas Bumi serta Pertambangan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) salah satunya dikarenakan sampai hari ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany tidak percaya produksi minyak indonesia berapa.
“Ada yang bilang produksi minyak (lifting) 950.000 barel per hari (bph), bahkan saat ini turun 930.000 bph, atau bahkan pada jaman Presiden Suharto 1,4 juta bph. Jujur saya tidak percaya, pasalnya siapa yang menentukan lifting produksi minyak kita,” kata Fuad di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Gambir, Senin (2/4/2012).
Ketidakpercayaan ini sebelumnya juga didasarkan, pada saat dirinya belum menjabat sebagai Dirjen Pajak sempat bertanya dengan Dirjen Migas.
“Waktu itu saya belum jadi Dirjen Pajak, ketemu sama Dirjen Migas (tapi bukan Evita Legowo), bertanya, pak siapa yang nentuin dan periksa berapa lifting minyak kita kok bisa nentuin 1,4 juta barel atau 950 ribu barel per hari? Nah Dirjen tersebut bilang dengan nada sedikit kesal, lah saya aja ngak boleh periksa,” ungkap Fuad didepan para pegawai pajak.

http://finance.detik.com/read/2012/04/02/143757/1882885/4/dirjen-pajak-tak-percaya-lifting-minyak-indonesia