Jual rumah di Kampung Melayu
Jual Beli Sepeda Motor EVA 085920594986
Di AS saja Pilpres tidak dilakukan secara langsung. Tapi lewat Electoral Vote. Pilkada langsung di daerah selain mahal juga rawan konflik. Soanya sepupu saya di Luwuk serba salah. Karena kotanya kecil, berasa sekali. Membela si A, tidak enak dgn si B. Begitu pula sebaliknya padahal sama2 kenal.
Di AS, yang memilih presiden bukan rakyat langsung. Tapi orang2 pilihan di setiap daerah yang memang dipilih oleh rakyat. Jumlahnya ada 538 di semua negara bagian AS. Nah 538 pemilih inilah yang memilih presiden untuk rakyat.
Bayangkan. AS yang sudah lebih dari 200 tahun merdeka sejak tahun 1776 dan mayoritas rakyatnya terdidik dan melek informasi saja Pilpres dilakukan secara tidak langsung. Tapi lewat 538 Electoral Voters. Bagaimana dengan Indonesia yang baru merdeka 69 tahun dan mayoritas rakyatnya masih tidak terdidik dan miskin informasi tapi malah dapat banyak misinformasi? Kebablasan tidak?
Persis saat Presiden dipilih oleh MPR dulu. MPR itu kan sebagian berasal dari DPR yang juga dipilih rakyat. Wakil Rakyat (DPR/D) itulah yang seharusnya mewakili kita dalam memilih para pemimpin kita. Ini sesuai dengan sila ke 4 dari Pancasila:
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Perwakilan artinya begitu kita sudah memilih wakil kita, tugas kita selesai.
Masalahnya rakyat Indonesia yang cerdas itu paling cuma 30%. Sisanya ya menengah ke bawah. Jadi lebih baik segelintir orang2 pilihan yang sudah dipilih rakyat yang memilih daripada 100% rakyat yang 70% nya tidak jelas (ada penjahat yang sedang dihukum, pemakai narkoba, copet, dsb).
Pilkada Korupsi
Dan 80% pemimpin terpilih lewat Pilkada akhirnya ditangkap KPK karena korupsi.
Logika sajalah. Buat jadi Bupati atau Gubernur itu butuh uang minimal Rp 10 milyar buat kampanye. Sementara gaji Bupati / Gubernur paling banter Rp 60 juta/bulan. Setahun Rp 720 juta. 5 tahun cuma Rp 3,6 milyar.
Dari mana buat bayar Rp 10 milyar – Rp 3,6 milyar = Rp 6,4 milyar?
Ya dari Korupsi. Dan percayalah, yang dikorup itu bukan Rp 6,4 milyar. Bisa 100 x lipatnya = Rp 640 milyar…
Gaji pokok Presiden sebesar Rp 30,24 juta. Tunjangan jabatan Rp 32,50 juta sehingga total gaji yang diterima presiden setiap bulan sebesar Rp 62,74 juta.
http://bisnis.liputan6.com/read/2054603/intip-gaji-dan-hak-presiden-dan-wapres-setelah-pensiun
•PD: 80 Persen Kepala Daerah Hasil Pilkada Langsung Terjerat Korupsi•
Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan pilkada secara langsung belum bisa memberikan kesejahteraan terhadap rakyat. Pasalnya, 80 persen kepala daerah yang dipilih dari hasil pilpres langsung malah tersangkut kasus hukum.
“Keinginan merevisi UU Pilkada itu kan tentunya ada masalah. Merevisi sebuah UU itu pasti ada masalah. Pilkada langsung ini sudah dilaksanakan. Tapi, hasilnya itu terjerat 80 persen kasus korupsi,” kata Nurhayati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Dia pun menyebut jika biaya pilkada langsung itu sangat besar karena anggaran dari APBN dialokasikan Rp 41 triliun. Hal ini pula yang bisa memunculkan usaha balas budi dari penyokong dana sehingga ujungnya merugikan rakyat.
MEREKA YANG MENOLAK PILKADA TIDAK LANGSUNG ADALAH KELOMPOK YANG SAMA DENGAN YANG MEMBELA NOKEN (PILPRES TAK LANGSUNG) PADA PILPRES KEMARIN dengan alasan menghindari Konflik.
Warga Papua Bela Penggunaan Sistem Noken di Pilpres
RMOL. Perwakilan masyarakat Papua membantah tuduhan bahwa sistem noken dalam pemungutan suara pilpres 9 Juli lalu tidak demokratis.
Sistem perwakilan pemilih atau Noken pernah dianggap konstitusional dalam ajang pemilukada untuk menghindari konflik. Namun penggunaan sistem itu turut digugat pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi.
http://politik.rmol.co/read/2014/08/05/166342/Warga-Papua-Bela-Penggunaan-Sistem-Noken-di-Pilpres-
Bangsat teriak Bangsat?
Lah NU dan Muhammadiyah saja kompak agar Pilkada Langsung dihapus saja. Apa Faisal Basri mau bilang NU dan Muhammadiyah itu bangsat?
AS yang katanya paling demokratis saja, Pilpres tidak langsung. Tapi lewat Electoral Vote. Apalagi sekedar Pilkada yang rawan menimbulkan perpecahan, biaya tinggi, dan juga kecurangan.
Ngomong2 soal bangsat, alhamdulillah tinggal ditutupi saja dgn seprai anti bangsat sehingga tidak berkutik lagi…
Kalau tak salah Faisal Basri ini gagal di Pilkada DKI kemarin…
Faisal Basri sebut pengusul pilkada tidak langsung bangsat | merdeka.com
http://www.merdeka.com/politik/faisal-basri-sebut-pengusul-pilkada-tidak-langsung-bangsat.html
NU dan Muhammadiyah Kompak, Pilkada Langsung Dihapus Saja
Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi mengusulkan pemilihan langsung dalam pemilihan kepala daerah dihapuskan. Alasannya, pilkada telah menumbuhkan pragmatisme yang kuat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Hasyim menuturkan, masyarakat lebih memilih cash and carry dalam kehidupan berdemokrasi. Hal itu, kata dia, akibat kuatnya para politisi menggunakan pragmatisme dalam berpolitik. Dia melanjutkan, pragmatisme yang mulai marak ini akan berakibat sistem kontrol hilang. “Politisi pun berpikir kewajibannya kepada masyarakat sudah dibayar cash and carry,” ujarnya.
What is the Electoral College?
The Electoral College is a process, not a place. The founding fathers established it in the Constitution as a compromise between election of the President by a vote in Congress and election of the President by a popular vote of qualified citizens.
The Electoral College process consists of the selection of the electors, the meeting of the electors where they vote for President and Vice President, and the counting of the electoral votes by Congress.
The Electoral College consists of 538 electors. A majority of 270 electoral votes is required to elect the President. Your state’s entitled allotment of electors equals the number of members in its Congressional delegation: one for each member in the House of Representatives plus two for your Senators. Read more about the allocation of electoral votes.
Under the 23rd Amendment of the Constitution, the District of Columbia is allocated 3 electors and treated like a state for purposes of the Electoral College. For this reason, in the following discussion, the word “state” also refers to the District of Columbia.
Each candidate running for President in your state has his or her own group of electors. The electors are generally chosen by the candidate’s political party, but state laws vary on how the electors are selected and what their responsibilities are. Read more about the qualifications of the Electors and restrictions on who the Electors may vote for.
The presidential election is held every four years on the Tuesday after the first Monday in November. You help choose your state’s electors when you vote for President because when you vote for your candidate you are actually voting for your candidate’s electors.
Most states have a “winner-take-all” system that awards all electors to the winning presidential candidate. However, Maine and Nebraska each have a variation of “proportional representation.” Read more about the allocation of Electors among the states and try to predict the outcome of the Electoral College vote.
After the presidential election, your governor prepares a “Certificate of Ascertainment” listing all of the candidates who ran for President in your state along with the names of their respective electors. The Certificate of Ascertainment also declares the winning presidential candidate in your state and shows which electors will represent your state at the meeting of the electors in December of the election year. Your state’s Certificates of Ascertainments are sent to the Congress and the National Archives as part of the official records of the presidential election. See the key dates for the 2012 election and information about the roles and responsibilities of state officials, the Office of the Federal Register and the National Archives and Records Administration (NARA), and the Congress in the Electoral College process.
The meeting of the electors takes place on the first Monday after the second Wednesday in December after the presidential election. The electors meet in their respective states, where they cast their votes for President and Vice President on separate ballots. Your state’s electors’ votes are recorded on a “Certificate of Vote,” which is prepared at the meeting by the electors. Your state’s Certificates of Votes are sent to the Congress and the National Archives as part of the official records of the presidential election. See the key dates for the 2012 election and information about the roles and responsibilities of state officials and the Congress in the Electoral College process.
Each state’s electoral votes are counted in a joint session of Congress on the 6th of January in the year following the meeting of the electors. Members of the House and Senate meet in the House chamber to conduct the official tally of electoral votes. (On December 28, 2012, President Obama signed Pub.L. 112-228, as passed by both houses of Congress, moving the day of the vote count from January 6, 2013 (a Sunday) to January 4, 2013.) See the key dates for the 2012 election and information about the role and responsibilities of Congress in the Electoral College process.
The Vice President, as President of the Senate, presides over the count and announces the results of the vote. The President of the Senate then declares which persons, if any, have been elected President and Vice President of the United States.
The President-Elect takes the oath of office and is sworn in as President of the United States on January 20th in the year following the Presidential election.
http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/historical.html
sudah berkali-kali ada Pilkada Langsung tapi ternyata tak berkorelasi dengan adanya kenaikan tingkat Kesejahteraan Rakyat, betul ?
Mohon Tanda Tangani Petisi agar Pilkada dilakukan tidak langsung dan sebarkan.
AS yang sudah lebih dari 200 tahun merdeka sejak tahun 1776 dan mayoritas rakyatnya terdidik dan melek informasi saja Pilpres dilakukan secara tidak langsung. Tapi lewat 538 Electoral Voters. Bagaimana dengan Indonesia yang baru merdeka 69 tahun dan mayoritas rakyatnya masih tidak terdidik dan miskin informasi tapi malah dapat banyak misinformasi? Kebablasan tidak?
Pilkada langsung di daerah selain mahal juga rawan konflik. Soanya sepupu saya di Luwuk serba salah. Karena kotanya kecil, berasa sekali. Membela si A, tidak enak dgn si B. Begitu pula sebaliknya padahal sama2 kenal.
80% pemimpin terpilih lewat Pilkada akhirnya ditangkap KPK karena korupsi.
Logika sajalah. Buat jadi Bupati atau Gubernur itu butuh uang minimal Rp 10 milyar buat kampanye. Sementara gaji Bupati / Gubernur paling banter Rp 60 juta/bulan. Setahun Rp 720 juta. 5 tahun cuma Rp 3,6 milyar.
Dari mana buat bayar Rp 10 milyar – Rp 3,6 milyar = Rp 6,4 milyar?
Ya dari Korupsi. Dan percayalah, yang dikorup itu bukan Rp 6,4 milyar. Bisa 100 x lipatnya = Rp 640 milyar…
https://www.change.org/p/mpr-dan-dpr-pilkada-dilakukan-tidak-langsung
Filed under: Pemilu |
Info Indonesia 
Tinggalkan komentar